GARUT TIMES, PANGANDARAN – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pangandaran menyambut baik upaya Bupati Pangandaran Hj Citra Pitriyami dalam melakukan efisiensi APBD 2025 disetiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut HMI Pangandaran, upaya efisiensi APBD 2025 tersebut dapat membantu mencegah terjadinya kegiatan fiktif yang dilakukan OPD.

Apalagi ketika kegiatan yang dilaksanakan OPD dengan sumber APBD motifnya hanya pemborosan dan hanya kegiatan seremonial tanpa berdampak positif kepada masyarakat.

Ketua HMI Pangandaran Ihsan Sanusi mengatakan, pihaknya setuju dengan efisiensi anggaran OPD karena ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD.

"Kami HMI Pangandaran berharap efisiensi APBD 2025 dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah," kata Ihsan Sabtu (30/6/2025).

Ihsan menambahkan, ketika Bupati Pangandaran melakukan langkah efisiensi, anggaran yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Hasil kajian HMI Pangandaran setiap tahun menemukan beberapa sajian temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," tambah Ihsan.

Dijelaskan Ihsan, salah satu contoh diantaranya pada LHP BPK tahun 2023 ada temuan kegiatan yang disinyalir fiktif pada 15 kegiatan di 3 OPD.

Referensinya adalah LHP BPK tahun 2023 pada Buku II halaman 56 di poin 3 yang menjabarkan tentang belanja barang dan jasa atas 15 kegiatan belanja bimbingan teknis di BPBD, BAPPEDA, dan Sekretariat Daerah.

"Pernah terjadi hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap 15 paket pekerjaan bimtek pada tiga OPD tersebut menunjukan pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp1.532.964.200,00 dan pertanggungjawaban belanja sebesar Rp306.100.000.00 tidak didukung bukti memadai," jelas Ihsan.

Selanjutnya pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya sebesar Rp1.532.964.200,00 dengan Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) mulai tanggal 16 sampai dengan 17 Mei 2024.

Kegiatan Bimtek pada tiga OPD yang tidak sesuai kontrak dan tidak didukung bukti pertanggungjawaban di BPBD antara lain Kegiatan Edukasi Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Megathrust. Kegiatan Edukasi Bencana Hidrometeorologi dan Tanah Longsor. Belanja Bimtek Human Recovery Needs Assessment (HRNA) dan Belanja Bimtek Trauma Healing.

Sedangkan di BAPPEDA antara lain, Bimtek Olah Data Stunting pada Web Bangda Kemendagri dan Olah Data Evidence Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pangandaran.

Paling banyak di Sekretariat Daerah meliputi, Bimtek Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj). Bimtek Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah. Bimtek Penyusunan Peraturan Bupati Tahun 2023. Bimtek Penyusunan Keputusan Bupati Tahun 2023. Bimtek Pelatihan Keprotokolan dan Pembawa Acara. Bimtek SIRUP dan SPSE TA 2023. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TA 2023. Bimtek Capacity Building Personil UKPBJ TA 2023. Bimtek Evaluasi Kelembagaan Pemkab Pangandaran. Bimtek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Pemenuhan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pangandaran.

"Hasil telaah kami, HMI Pangandaran memandang bahwa BPBD, BAPPEDA dan Sekretariat Daerah tidak optimal dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan bimtek tidak sesuai dengan kondisi senyatanya serta penyediaan jasa tidak melaksanakan kegiatan sesuai SPK," papar Ihsan.

Untuk itu langkah efisiensi oleh Bupati Pangandaran selain sebagai upaya mengantisipasi kegiatan fiktif juga dalam rangka menuju penyehatan APBD Pangandaran kedepan. (*)