GARUT TIMES, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini dijalankan dengan pendekatan yang lebih ketat melalui prinsip “zero defect”. Konsep ini, menurutnya, diadaptasi dari sistem pengendalian kesehatan yang diterapkan pemerintah selama pandemi COVID-19.

“Kami ingin memastikan setiap porsi makanan yang diterima anak-anak sekolah benar-benar aman, bergizi, dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan,” ujar Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/10) malam.

Ia mengungkapkan bahwa BGN tengah melengkapi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan perangkat rapid test guna menguji kualitas bahan baku makanan. Langkah ini, katanya, mencontoh pengalaman Jepang yang selama satu abad menjalankan program makan bergizi dengan fokus pada mutu bahan pangan. “Sekitar 90 persen gangguan pencernaan di sana disebabkan oleh kualitas bahan baku yang tidak baik,” imbuhnya.

BGN juga menerapkan standar baru bagi setiap penyelenggara SPPG. Saat ini, satu SPPG melayani sekitar 2.000–2.500 anak, dan bisa mencapai 3.000 penerima manfaat apabila unit tersebut memiliki tenaga juru masak bersertifikat. Untuk mendukung kualitas pelayanan, juru masak profesional akan diterjunkan sebagai pendamping selama lima hari di SPPG baru, dan masa pendampingan bisa diperpanjang jika dibutuhkan.

Selain peningkatan SDM, fasilitas SPPG turut diperkuat dengan alat sterilisasi wadah makanan berteknologi tinggi. “Dengan alat ini, food tray yang sudah dicuci dapat dikeringkan hanya dalam tiga menit pada suhu 120 derajat Celsius,” jelas Dadan.

Ia menambahkan, kualitas air juga menjadi faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, BGN mewajibkan penggunaan air bersertifikat layak konsumsi, seperti air galon atau isi ulang yang telah melalui proses verifikasi resmi. “Kualitas air di Indonesia belum merata, jadi hal ini juga akan menjadi perhatian utama kami,” tegasnya. (*)